Jakarta, Petrominer – Pemerintah didesak untuk menyerahkan pengelolaan Blok East Kalimantan PSC (Eastkal) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utama (PPU), Kalimantan Timur. Bupati PPU sudah mengirimkan permohonan Joint Study ke Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, tetapi sampai sekarang belum dijawab.

“Seharusnya sebagai Menteri menghargai surat dari kepala daerah sebagai bagian dari komitmen hubungan/koordinasi pusat dan daerah,” ujar Direktur Utama BUMD Benuo Taka, Wahdiat Alghazali, Senin (8/1).

Wahdiat menyatakan Pemerintah Kabupaten PPU terus berupaya untuk bisa mengelola Blok Eastkal melalui pola business to business (B to B) bukan dalam bentuk participating interest 10 persen. Hal itu, menurutnya, wajar mengingat sudah lebih 40 tahun PPU hanya menjadi penonton atas SDA-nya yg dieksploitasi asing.

“PPU melalui BUMD Benuo Taka punya memiliki hak yang sama sebagai petani penggarap untuk melanjutkan operasi Blok Eastkal yang secara teknis, financial dan human capital sudah tidak ada masalah. Termasuk semangat untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan produksi jika memang BUMD yang ditetapkan sebagai operatorship,” tegasnya.

Wahdiat juga menegaskan bahwa seharusnya blok pada phase slot declining itu lebih tepat diberikan ke BUMD. Kasus ini sama persis saat Blok Wailawi (ex Vico) diserahkan 100 persen ke BUMD Benuo Taka, yang sampai sekarang masih tetap berproduksi.

“Jika Menteri ESDM menyetujui permohonan Joint Study dengan menunjuk UPN “Veteran” yogyakarta didampingi BUMD Benuo Taka, maka kami siap untuk mengelola Blok Eastkal. Apalagi Pertamina tidak berminat untuk mengelola blok migas yang kontraknya berakhir pada 24 Oktober 2018 nanti. Eastkal juga rencananya akan dilakukan unitisasi dengan Blok Attaka,” tuturnya.

Kesiapan Pemkab PPU untuk mengelola Blok Eastkal telah dilakukan jauh hari dan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan membuat HoA dengan PT Bumi Siap Pusako dan merekrut beberapa ekspertis migas yang siap berada di belakang BUMD.

Tidak hanya itu, Komisi VII DPR RI diklaim juga sudah setuju jika BUMD yang mengelola Blok Eastkal. Itu dibuktikan dengan dukungan yang disampaikan ketika Bupati PPU beserta seluruh stakeholder melakukan hearing dengan Komisi VII beberapa waktu lalu.

“Menteri ESDM seharusnya melihat kegigihan minat daerah mengelola Blok Eastkal pasca Chevron mundur ini hendaknya disikapi sebagai langkah maju yang harus diapresiasi mengingat BUMD juga sebenarnya mampu tetapi hanya tidak pernah diberi kesempatan saja,” tegas Wahdiat.

Dia khawatir isu rawan gejolak sosial akan timbul jika usaha daerah tidak direspon oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM. Mengingat saat ini Kaltim khususnya PPU sudah kehilangan fiskal daerah secara signifikan akibat anjloknya DBH Migas yang diterima daerah penghasil migas dalam 3 tahun terakhir ini.

“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin pro aktif meyakinkan Menteri ESDM agar Blok Eastkal dapat kami kelola yang tentunya kami siap dengan berbagai requirement yang diperlukan mengingat kami juga berstatus PSC,” ujar Wahdiat usai pertemuan Pokja Blok Eastkal dengan Dirjen Migas.

Dia pun menyarankan kepada Bupati untuk mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo, mengingat Menteri ESDM tidak menghargai komunikasi yang sudah dilakukan Bupati PPU.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here