Jakarta, Petrominer — Rencana pembentukan Holding BUMN Energi yang digadang-gadang Pemerintah dengan menggabungkan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dianggap sebagian kalangan beresiko tinggi. Pasalnya, Pertamina yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) negara akan direcoki oleh banyak pihak.

Menurut Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, penggabungan dua BUMN ini menjadi celah dan pintu masuk bagi asing serta publik yang memiliki sederet kepentingan untuk dapat menguasai saham Pertamina. Pasalnya, sebanyak 43% saham PGN dimiliki public termasuk asing di dalamnya. Sementara kepemilikan saham Pertamina 100% milik negara.

“Wacana tersebut tentu sangat membahayakan Pertamina yang sampai saat ini sahamnya 100 % dimiliki oleh negara. Jika skenario ini dijalankan, maka secara otomatis Pertamina diprivatisasi dan terdapat kepemilkan swasta di dalamnya,” kata Salamudin dalam seminar Nasional Holding Perusahaan Migas yang diadakan Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di kantor pusat Pertamina, Selasa (31/5).

Meski begitu, Salamudin melihat arah kebijakan soal rencana holding akan diarahkan ke skenario kedua, yang dianggap lebih realistis. Yakni, Pertamina membeli keseluruhan saham publik yang ada di PGN. Dengan begitu, secara otomatis PGN akan menjadi anak perusahaan Pertamina. Namun wacana ini menyebabkan saham PGN naik dalam beberapa bulan terakhir.

“Jika Pertamina membeli saham publik PGN serta membeli semua utang PGN, maka nilainya sebesar Rp 73 triliun. Di tengah keringnya liquiditas Pertamina, sementara di sisi lain dipaksa membeli PGN, maka ini adalah skenario membobol Pertamina hingga bangkrut,” tukasnya.

Sementara itu, Dirut Pertamina Dwi Sutjipto menyadari rencana menggabungkan kedua BUMN ini banyak pihak yang pro dan kontra. Kekhawatiran sejumlah pihak yang menentang rencana holding ini akan dipastikan tidak terjadi. Pasalnya Pertamina dan pemerintah akan menyiapkan segala sesuatunya untuk meminimalisir resiko di kemudian hari.

“Apabila jadi holding, sahamnya 100% milik negara (saham Pertamina – PGN), makanya Pertamina memperhatikan semua aspek legalnya,” kata Dwi.

Dia mengaku tidak mudah untuk mengarap pekerjaan besar tersebut. Namun pilihan holding ini dipastikan akan memberikan manfaat yang besar bagi ketersediaan pasokan energi di masa mendatang. Dengan begitu, harapan negara untuk dapat menciptakan kemandirian energi bisa terwujud.

“Holding harus fokus pada hal-hal strategis untuk menciptakan margin yang sebaik – baiknya. Secara bisnis dan keterjaminan energi kita pastikan positif,” jelas Dwi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here