Jakarta, Petrominer – Menjelang digelarnya debat calon presiden putaran kedua pada 17 Pebruari 2019 yang mengangkat isu energi, para pelaku dan pemerhati energi terbarukan menaruh harapan atas janji-janji kebijakan dari kedua calon bagi pengembangan energi terbarukan.

Kedua calon presiden diminta untuk memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan dalam rangka upaya pencapaian target energi terbarukan dalam bauran energi dan penyediaan akses energi di daerah terpencil, terluar dan timur Indonesia. Hal itu dimulai dengan penataan ulang regulasi hingga penyediaan insentif agar energi terbarukan dapat berkembang.

“Kami berharap dalam debat terkait energi tanggal 17 Februari 2019 kedua pasangan calon presiden bersedia menyampaikan komitmen ini.” Demikian disampaikan oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Asosiasi-asosiasi Energi Terbarukan, Kamar Dagang dan Industri Indonseia (KADIN), dan Institute for Essential Service Reform (IESR) dalam jumpa pers bersama, Jum’at (7/2).

Dalam debat nanti, kedua calon presiden diperkirakan akan menyampaikan pandangan mereka tentang energi terbarukan. Pembahasan tentang energi terbarukan ini menjadi penting mengingat capaian nasional sampai tahun 2018 hanya 8 persen dalam bauran energi. Bahkan, penambahannya sangat kecil dalam 3 tahun terakhir dan diperkirakan target energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025 akan sulit tercapai. Padahal ini merupakan amanat dari Kebijakan Energi Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No.79 tahun 2014.

“Kami menaruh harapan atas janji pengembangan energi terbarukan. Apalagi, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan sangat penting untuk menjaga ketahanan energi nasional, menyediakan akses terhadap energi di daerah terpencil, terluar dan wilayah timur Indonesia,” ujar Ketua Umum METI, Surya Darma.

Menurut Surya Darma, rendahnya capaian energi terbarukan terutama disebabkan oleh regulasi yang kurang mendukung investasi energi terbarukan. Malahan ada aturan yang saling bertentangan.

“Kami tidak mengerti mau dibawa kemana energi terbarukan saat ini dengan regulasi yang ada saat ini. Sebagai contoh, Peraturan Menteri ESDM ada yang bertentangan dengan UU No. 30/2007. Kami juga belum melihat hal-hal konkrit yang akan dilaksanakan oleh kedua capres untuk pengembangan energi terbarukan ini,” paparnya.

Karena itulah, tegas Surya Darma, METI sangat mendukung inisiatif DPR untuk menyusun RUU tentang Energi Terbarukan. Ini diharapkan bisa dapat menjadi dasar hukum yang kuat sekaligus dapat digunakan untuk menata ulang regulasi untuk pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia.

Kualitas Regulasi

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa. Dengan tegas Fabby menyatakan bahwa rendahnya pencapaian energi terbarukan dalam bauran energi dikarenakan kualitas regulasi yang kurang baik.

“Pemerintah seharusnya menerbitkan regulasi yang mampu mendorong investasi energi terbarukan. Bukan malah sebaliknya, regulasi yang diterbitkan justru menjadi faktor utama penghambat investasi energi terbarukan,” tegasnya.

Fabby mengambil contoh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.10/2017, Permen ESDM No.50/2017 dan Permen ESDM No. 49/2018.

Menurutnya, regulasi saat ini tidak memberikan kepastian terhadap investasi, menggeser resiko investasi kepada pengembang, proses pengadaan energi terbarukan dengan pemilihan langsung yang sulit diimplementasikan oleh PT PLN (Persero), dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) yang tidak bankable, khususnya untuk pembangkit listrik dengan kapasitas < 10 megawatt (MW).

Sementara M. Riza Husni, Ketua Dewan Asosiasi METI sekaligus sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), menambahkan bahwa hampir semua wilayah di Indonesia memiliki sumber energi terbarukan sehingga akan sangat membantu untuk penyediaan energi setempat.

Namun disayangkan, Pemerintah terkesan menganaktirikan pengembang energi terbarukan dengan kapasitas < 10 MW. Selain masalah PJBL yang tidak bankable, hal lain yang memberatkan pengembang energi terbarukan dengan skala < 10 MW adalah skema BOOT (build, own, operate, and transfer).

Skema ini, menurut Riza, menyulitkan pengembang untuk mendapatkan pendanaan dari perbankan, kecuali apabila pengembang menyerahkan jaminan aset yang lebih besar dari nilai pinjaman.

Sementara untuk kapasitas >10 MW, PJBL yang ditandatangani pengembang dengan PLN sudah tidak masalah dengan bankability sehingga pengembang bisa memperoleh pendanaan dengan skema project finance dan juga dengan bunga lebih murah.

“Sayangnya, hampir semua pemilik proyek > 10 MW adalah asing, sementara pemilik proyek < 10 MW adalah pelaku UKM. Jadi, pemerintah sangat tidak bersahabat dengan pelaku UKM,” tegasnya.

Sementara KADIN menyarankan, Pemerintah harus memperbaiki regulasi. Dimulai dengan dukungan terhadap penerbitan UU Energi Terbarukan yang saat ini sudah masuk dalam prolegnas, serta regulasi turunannya.

“Proses pengadaan energi terbarukan perlu dikembalikan kepada metoda penunjukan langsung, skema BOOT dihilangkan, dan PJBL disusun sedemikian rupa agar bankable serta resiko antara pengembang dan PLN berimbang,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Energi Terbarukan & Lingkungan Hidup KADIN, Halim Kalla.

Halim menegaskan bahwa Pemerintah juga harus memperhatikan agar PLN diberikan kompensasi agar tidak merugi tanpa mengorbankan para pengembang energi terbarukan. Pemerintah perlu melihat dampak pengembangan energi terbarukan untuk jangka panjang.

“Langkah pemerintah untuk lebih memprioritaskan pengembangan energi terbarukan merupakan utang yang harus dibayar oleh pemerintah saat ini untuk menyelamatkan generasi yang akan datang,” jelasnya.

Menurut Paul Butarbutar, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Karbon Indonesia yang juga Direktur Eksekutif METI, apabila Pemerintah bisa mendorong pengembangan energi terbarukan dan target 23 persen dalam bauran energi dapat tercapai, maka target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia dari sektor energi secara otomatis akan dapat tercapai.

“Dengan memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan maka komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris yang ditandatangani tahun 2015 akan dapat dipenuhi,” ujar Paul.

Tidak hanya itu, jelasnya, dengan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan maka ketergantungan terhadap impor BBM dapat dikurangi dan digantikan oleh energi terbarukan. Ini tentunya juga bisa membantu beban keuangan pemerintah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here