Jakarta, Petrominer – Wilayah Kerja (Blok) Rokan diyakini masih memiliki potensi cadangan yang besar. Oleh karena itu, kesuksesan alih kelola blok migas tersebut menjadi salah satu kata kunci kesuksesan menuju capaian target nasional 1 juta BOPD (barel minyak per hari) dan gas 12 BSCFD (miliar kaki kubik per hari) di tahun 2030.

Demikian rangkuman dari Focus Group Discussion berjudul “Mengawal Transisi Rokan, Menjaga Produksi Nasional” yang diselenggarakan secara daring, Selasa (24/11). Menghadirkan nara sumber Penasihat Ahli Kepala SKK Migas, Satya Widya Yudha, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik S. Setyadi, Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SKK Migas, Erwin Suryadi, Praktisi IATMI, Hadi Ismoyo, Pengamat Migas Nasional, Mukhtasor, Fahmy Radhi, dan Abdul Muin.

Menurut Satya, potensi cadangan minyak dari Blok Rokan diperkitakan masih mencapai 2 miliar barel. Dengan potensi sebesar itu, blok migas di Riau ini tetap akan menjadi tulang punggung dari produksi mgas nasional dalam beberapa tahun mendatang.

“Memperhatikan potensi yang ada, maka Blok Rokan akan tetap menjadi tulang punggung produksi migas nasional dalam kurun waktu yang lama, melalui lapangan existing, optimalisasi lapangan, optimalisasi metode waterflood, steamflood, serta chemical EOR. Jadi wilayah kerja ini juga akan menjadi andalan untuk mendukung target produksi 1 juta barel di tahun 2030,” ungkapnya.

Melihat peluang tersebut, SKK Migas pun berupaya agar masa transisi yang akan berlangsung hingga pertengahan tahun 2021 nanti dapat berjalan lancar. Tidak hanya transisi terkait kegiatan operasi produksi, namun juga hal krusial lainnya seperti perizinan lahan.

“Dalam indentifikasi SKK Migas, ada tanah yang akan menjadi lokasi pemboran namun belum tersertifikasi sebagai milik CPI (Chevron Pacific Indonesia) dan ada pula tanah yang masih dimiliki masyarakat. Kesiapan perizinan mutlak dilalui karena peralatan pemboran walaupun sudah ready akan terkendala jika tanah yang menjadi lokasi pemboran masih dikuasai pihak lain maupun status legalitasnya belum jelas,” ujar Didik.

Sebagai upaya menangani hal tersebut, dia menegaskan bahwa SKK Migas saat ini mendorong agar perizinan tetap melekat di operator yang lama.

“Melalui ODSP (One Door Service Policy), SKK Migas bersama CPI akan menyelesaikan izin-izin yang masih terbengkalai. Hal ini bertujuan agar saat menunggu operator baru masuk, kegiatan operasi tidak terhenti. Tanggal 26 November 2020, daftar perizinan yang dibutuhkan oleh CPI sudah harus final,” ungkap Didik.

Pentingnya Investasi

Sementara itu, para pengamat yang menjadi narasumber dalam FGD ini sepakat bahwa usaha peningkatan produksi di Blok Rokan dapat direalisasi apabila terdapat kecukupan investasi yang dibutuhkan. Menurut mereka, dibutuhkan komitmen kuat dari Pertamina dan Pemerintah untuk mengadakan investasi puluhan juta dolar, karena kegiatan yang dilakukan harus cukup masif.

Karena itulah, Pertamina diharapkan bisa fokus menumpukan kekuatannya di Blok Rokan. Apalagi, potensinya masih sangat besar dan sudah pasti hasilnya.

Menurut Abdul Muin, cara meningkatkan produksi di Blok Rokan adalah melalui investasi yang agresif dan harus direalisasikan sesuai komitmen.

“Jika Pertamina kesulitan terkait biaya investasi, sebaiknya membuka opsi untuk bekerjasama dengan perusahaan lain. Hal ini sudah jamak dilakukan industri hulu migas, karena juga akan berbagi resiko dan berkolaborasi sesuai keunggulan masing-masing,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here