Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar. (Petrominer/Fachry Latief)

Jakarta, Petrominer – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memprioritaskan kontraktor eksisting untuk tetap menjadi pengelola di blok minyak dan gas bumi (migas) yang habis masa kontrak. Sebelumnya, Pemerintah memprioritaskan PT Pertamina (Persero) untuk mendapatkan blok-blok migas terminasi tersebut.

Aturan baru tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya. Kebijakan baru ini merupakan revisi dari aturan serupa, yakni Permen Nomor 15 Tahun 2015.

Kebijakan baru tersebut telah ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 20 April 2018, dan mulai diundangkan pada 24 April 2018.

Menurut Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, revisi tersebut diterbitkan setelah mendapat masukan dalam kunjungan kerjanya ke beberapa perusahaan migas di luar negeri beberapa waktu lalu. Kala itu, ujar Arcandra, mereka merasa Indonesia akan melakukan nasionalisasi terhadap blok-blok migas terminasi.

“Mereka katakan, kami sudah sekian tahun di sana (investasi di Indonesia) tiba-tiba dinasionalisasi,” ungkapnya, Jum’at (27/4).

Alasan inilah yang mendorong Kementerian ESDM untuk menerbitkan aturan baru. Di mana kontraktor eksisting akan diberikan prioritas untuk mengajukan proposal terlebih dahulu dengan membayar signature bonus yang sudah ditetapkan formulanya. Dengan begitu, tidak ada lagi kesan adanya upaya nasionalisasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here