Akhirnya, Komite BPH Migas Dilantik Menteri ESDM

Jakarta, Petrominer — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, melantik Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hulir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Jum’at sore (26/5). Pelantikan ini molor sampai sebulan lebih sejak para anggota komite terpilih awal April 2017 lalu.

Dalam sambutannya, Jonan menegaskan ada dua tugas BPH Migas yang harus dilaksanakan. Pertama terkait efisiensi biaya distribusi gas bumi. Para anggota komite BPH Migas harus bisa membuat biaya transmisi dan distribusi gas lebih rasional. Hal tersebut untuk mendorong harga gas di konsumen bisa lebih murah.

Jonan pun meminta para pejabat tersebut untuk langsung duduk bersama merumuskan formula yang tepat.

“Tugas pertama BPH Migas adalah membuat biaya transmisi distribusi gas itu bisa reasonable. Nanti duduk dengan Dirjen Migas. Saya ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk membuat efisiensi. Yang kedua, mengawal kebijakan BBM Satu Harga. ini penting ini karena menjadi target Pemerintah,” tegasnya.

Sementara tugas kedua adalah mengawal Program BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia. Program ini disusun untuk menciptakan keadilan.

Maksimalkan Peran

Dalam kesempatan itu, Jonan juga berharap agar peran BPH Migas saat ini bisa dimaksimalkan. Pasalnya, pemerintah menginginkan adanya efisiensi di sektor hilir migas, utamanya harga gas. Persoalan efisiensi gas ini adalah yang paling berat karena berpengaruh langsung ke sektor riil. Dia tak ingin kondisi seperti pipa gas Arun-Belawan terjadi lagi di wilayah lainnya.

“Distribusi efisiensi itu yang besar adanya di gas. Tidak bisa lagi ada kasus di pipa Arun-Belawan. Mestinya udah lewat masa-masa seperti itu,” tegas Jonan.

Untuk itu, dia berharap banyak kepada Kepala BPH Migas yang baru agar bisa mengatasi inefisiensi di sektor midstream migas.

Menanggapi keinginan tersebut, Kepala BPH Migas yang baru dilantik, Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya akan berupaya menekan ongkos angkut (toll fee) agar harga gas bisa lebih efisien. Menurutnya, toll fee akan mahal jika belanja modalnya (capital expenditure/capex) mahal. Pasalnya, toll fee berasal dari biaya jasa (cost of services) dibagi volume gas yang sekiranya akan disalurkan.

Untuk itu, dia ingin BPH Migas bisa terlibat di dalam desain dasar (basic design) jaringan gas yang akan dibangun investor agar bisa mengidentifikasi belanja modal yang bisa dihemat.

“Dulu kan BPH Migas tidak terlibat dari awal. Makanya, ada kesepakatan di badan usaha agar kami bisa terlibat basic design, kalau bisa value engineering dan diakhiri dengan efisiensi capex,” jelasnya.

Sementara untuk infrastruktur pipa gas yang sudah ada, dia berjanji untuk menegaskan peraturan soal hilir gas sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016. BPH Migas akan mengecek kembali, kira-kira margin harga gas ini bisa dikunci berapa agar harga gas bisa turun.

Berikut nama-nama Pejabat BPH Migas yang dilantik: