PP 1/2017 Dorong Pembangunan Smelter

Jakarta, Petrominer – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim berhasil mendorong pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral usai diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. Kebijakan ini tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Sampai Oktober 2017, investasi yang telah selesai ditanamkan untuk pembangunan fasilitas pemurnian nikel di dalam negeri mencapai US$ 5,03 miliar atau sekitar Rp 68 triliun,” ujar Direktur Jenderal Minerba, Kementerian ESDM, Bambang Gatot Aryono, Rabu (27/12).

Menurut Bambang, investasi tersebut telah berhasil membangun sejumlah 13 fasilitas pemurnian Nikel dengan berbagai macam produk yang dihasilkan, yakni NPI, FeNi dan NiHidroxode. Investasi itu juga mampu memurnikan bijih Nikel di dalam negeri dengan kapasitas 34 juta ton bijih Nikel.

Ke-13 perusahaan tersebut di antaranya adalah Wanatiara, Antam, First Pasific Mining, Bintang Smelter Industri, Huadi Nikel Alloy Indonesia, Kinlin Nikel Industri, Huadi Nikel, Titan Mineral. Kemudian, Wan Xiang, Macica Mineral Industri, Fajar Bakti, Sambas Minerals Mining, Ceria Nugraha Indotama, Integra Mining Nusantara.

“Status kegiatan perusahaan ini ada yang kecil besar. Tapi kita kembali ke Permen No.35/2017 soal tata pelaksanannya. Kalau dalam enam bulan progres kontruksi smelter tidak ada, maka akan dicabut izinya. Dan ke depan akan kita kenakan financial penalti,”ujarnya.

Tidak hanya Nikel, investasi di pemurnian Bauksit juga meningkat, dan nilainya mencapai US$ 1,5 miliar (sekitar Rp 20 triliun). Kemampuan mengolah dari dua pabrik itu mencapai 4,4 juta ton Bauksit di dalam negeri dan telah mampu memproduksi 700 ribu ton Alumina.

Meski begitu, Bambang juga mengakui ada pembangunan smelter yang gagal. “Terdapat 2 smelter Nikel yang tidak beroperasi dikarenakan faktor keekonomian akibat dari meningkatnya biaya operasi (kokas) dan melemahnya harga komoditas mineral di awal tahun 2017,” ucapnya.

Kebijakan turunan dari PP 1/2017 juga ikut mendorong minat pelaku usaha untuk sungguh-sungguh membangun smelter baru. Contohnya, Permen ESDM No 5/2017 dan Permen ESDM No. 6/2017 yang memberikan insentif bagi pelaku usaha yang membangun fasilitas pemurnian untuk dapat menjual bijih nikel kadar rendah. Malahan, kebijakan ini juga ikut mendorong existing smelter meningkatkan kapasitas fasilitasnya.

“Tercatat ada 11 perusahaan yang berinvestasi baru dan 2 perusahaan melakukan ekspansi dengan total investasi yang akan ditanamkan sebesar US$ 4,3 miliar (sekitar Rp 56 triliun) dengan kapasitas input sebesar 28 juta ton bijih Nikel,” jelas Bambang.

Sementara pada komoditas Bauksit, insentif peningkatan nilai tambah mampu mendorong investasi baru untuk membangun 4 fasilitas pemurnian sebesar US$ 4 miliar (sekitar Rp 52 triliun). Investasi ini diyakini bisa meningkatkan kemampuan memurnikan Bauksit di dalam negeri sebesar 13,7 juta ton.

Berikut 13 smelter nikel yang sudah terbangun dan beroperasi hingga menghasilkan 598 ribu ton (FeNi dan NPI) serta 64 ribu ton Ni-Matte: