
Jakarta, Petrominer – Indonesia didesak mendukung komitmen elektrifikasi global sebesar 35% pada 2035 yang diusulkan Presidensi COP31. Dukungan tersebut dinilai dapat mempercepat pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, sekaligus mendorong pemanfaatan energi terbarukan melalui ambisi pengembangan energi surya 100 gigawatt peak (GWp).
Policy Strategist Associate CERAH, Dwiki Mahendra, mengatakan komitmen tersebut sejalan dengan kebijakan elektrifikasi nasional, terutama di sektor transportasi yang menyerap sekitar 40% pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Sementara itu, sekitar 60% pasokan BBM Indonesia masih bergantung pada impor.
Ketergantungan tersebut juga membebani anggaran negara. Hingga November 2026, subsidi BBM tercatat mencapai Rp 415 triliun untuk menjaga harga energi di tengah gejolak geopolitik global.
“Pemerintah Indonesia telah mendorong peralihan ke kendaraan listrik sejak 2023 melalui berbagai insentif bagi masyarakat maupun industri. Artinya, elektrifikasi bukan sesuatu yang baru bagi Indonesia dan sejalan dengan kebijakan energi nasional. Karena itu, sudah seharusnya Indonesia mendukung komitmen elektrifikasi global yang diluncurkan di COP31,” ujar Dwiki, Rabu (18/11).
Menurutnya, elektrifikasi transportasi dan sektor lain yang masih bergantung pada energi fosil dapat menekan konsumsi BBM, impor, serta beban subsidi. Namun, peningkatan elektrifikasi harus diikuti percepatan transisi menuju energi terbarukan agar tambahan kebutuhan listrik tidak justru dipenuhi pembangkit berbahan bakar batu bara dan gas.
Dwiki menilai target pengembangan PLTS 100 GWp dapat menjadi salah satu penopang kebutuhan listrik bersih tersebut. Dengan meningkatnya permintaan listrik akibat elektrifikasi, pengembangan energi surya juga dinilai dapat membantu mengantisipasi kelebihan pasokan listrik (oversupply).
“Target PLTS 100 GWp yang sudah dicanangkan justru harusnya dapat menjamin sumber energi hijau untuk peningkatan elektrifikasi. Sebaliknya, dengan elektrifikasi yang semakin meluas, Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan oversupply karena permintaan listrik akan meningkat signifikan,” tegasnya.
Urgensi percepatan transisi energi juga tercermin dari tren emisi Indonesia. Laporan bertitel “Global Carbon Budget” yang disusun Future Earth untuk Global Carbon Project memproyeksikan emisi CO₂ dari bahan bakar fosil Indonesia mencapai 821,8 juta ton pada 2025. Angka tersebut meningkat 4,1% dibandingkan tahun sebelumnya dan hampir tiga kali lipat dibandingkan 2000 yang masih sekitar 282,8 juta ton.
Kenaikan emisi tersebut antara lain didorong konsumsi batubara yang tumbuh 13,6% per tahun selama periode 2020–2025, hingga mencapai 5,15 exajoule (EJ).
Selain itu, Indonesia termasuk tiga negara dengan emisi neto tertinggi dari penggunaan lahan pada periode 2016–2025, bersama Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Ketiganya secara bersama-sama menyumbang sekitar 0,7 gigaton karbon (GtC) per tahun atau lebih dari separuh emisi neto CO₂ global dari penggunaan lahan.
Direktur Global Carbon Budget Office di University of Exeter, Pierre Friedlingstein, mengatakan penurunan emisi CO₂ dari bahan bakar fosil merupakan perkembangan positif. Namun, pengurangan konsumsi energi yang sebagian dipicu gejolak geopolitik bukan solusi iklim jangka panjang.
“Jawaban jangka panjangnya tetap terletak pada penerapan teknologi energi bersih secara cepat. Meskipun energi terbarukan dan kendaraan listrik kian mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan energi, percepatan lebih lanjut tetap diperlukan agar emisi global dapat mencapai puncaknya dan kemudian terus menurun secara berkelanjutan,” ujar Pierre.









Tinggalkan Balasan