Jakarta, Petrominer – Dekarbonisasi industri mendesak dilakukan untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia di tengah meningkatnya tuntutan perdagangan rendah karbon. Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah menjadikan dekarbonisasi industri sebagai strategi pembangunan nasional melalui penguatan tata kelola, efisiensi energi dan material, serta penyediaan energi bersih.
Dorongan tersebut disampaikan IESR dalam peluncuran studi Indonesia Industrial Decarbonization Outlook 2027 bertajuk “Building Indonesian Industry Toward a Low-Carbon Global Economy,” Kamis (8/10).
Sektor manufaktur menyumbang sekitar 19,8% produk domestik bruto (PDB), menyerap 13,86% tenaga kerja nasional, dan menghasilkan sekitar 74% nilai ekspor nonmigas. Namun, sektor ini juga menjadi salah satu sumber emisi terbesar dengan emisi sekitar 382 juta ton CO₂ pada 2023 atau 32,9% dari total emisi nasional.
Sembilan subsektor prioritas menyumbang sekitar 43,6% emisi industri. Kondisi tersebut membuat pengurangan emisi menjadi semakin penting, terutama ketika pasar ekspor mulai menerapkan persyaratan karbon yang lebih ketat.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa sejak Januari 2026 semakin menempatkan dekarbonisasi sebagai faktor daya saing perdagangan. Risiko tersebut terutama dihadapi industri besi dan baja, tetapi dapat meluas ke subsektor lainnya.
“Dekarbonisasi industri juga semakin menentukan daya saing perdagangan. Sejak Januari 2026, Uni Eropa telah menerapkan fase definitif CBAM. Potensi kewajiban karbon terhadap produk Indonesia diperkirakan mencapai US$ 208,1 juta dan dapat meningkat menjadi US$ 288,4 juta apabila cakupannya diperluas,” ujar Fabby.
IESR menilai penguatan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi (measurement, reporting, and verification/MRV) menjadi kebutuhan mendesak. Data emisi yang terverifikasi diperlukan agar kewajiban karbon mencerminkan tingkat emisi aktual industri, bukan nilai standar yang dapat lebih tinggi.
Pada industri besi dan baja Indonesia yang menggunakan teknologi BF-BOF, misalnya, intensitas emisi aktual berada pada kisaran 2,08–2,33 ton CO₂e per ton produk. Tanpa data emisi terverifikasi, eksportir berpotensi dikenai nilai standar Uni Eropa sebesar 8,21–10,02 ton CO₂e per ton.
Selain MRV, IESR menilai dekarbonisasi tidak selalu membutuhkan teknologi mahal. Efisiensi energi dan material dapat menjadi langkah awal dengan biaya rendah, bahkan menghasilkan penghematan.
Peralihan produksi baja menuju scrap-electric arc furnace berpotensi menghemat sekitar US$ 90 per ton CO₂, pengurangan clinker factor pada semen sekitar US$ 61 per ton CO₂, dan peningkatan efisiensi proses pengecoran otomotif sekitar US$ 49 per ton CO₂.
Namun, penerapan teknologi efisiensi masih menghadapi keterbatasan kapasitas teknis, informasi, dan insentif. Keputusan investasi industri juga masih lebih banyak mempertimbangkan biaya awal dibandingkan biaya operasional sepanjang umur teknologi.
“Heat pump, misalnya, memiliki potensi besar untuk mendekarbonisasi kebutuhan panas industri bersuhu rendah, sedangkan motor listrik mengonsumsi sekitar 72 persen listrik sektor industri. Namun, penggunaan teknologi efisiensi tinggi masih terbatas karena keputusan investasi lebih banyak mempertimbangkan biaya awal dibandingkan biaya operasional sepanjang umur teknologi,” ujar Fabby.
IESR menilai strategi dekarbonisasi perlu disesuaikan dengan kesiapan teknologi, kondisi ekonomi, kapasitas perusahaan, serta tuntutan pasar ekspor, pembeli, dan rantai pasok. Pemerintah dinilai perlu menetapkan arah dan target jangka panjang yang jelas, sekaligus menyediakan dukungan teknis, insentif, dan akses pembiayaan.
Dari sisi kebijakan, Standar Industri Hijau masih bersifat sukarela dan insentif fiskal untuk teknologi rendah karbon belum optimal. Pengadaan pemerintah juga belum memiliki spesifikasi rendah karbon yang wajib dan kuat, sementara sektor industri belum masuk dalam sistem perdagangan emisi yang saat ini masih berfokus pada pembangkit listrik.
Dalam jangka pendek, IESR mendorong pemerintah memprioritaskan empat langkah, yakni menyatukan sistem MRV, memperkuat dan secara bertahap mewajibkan Standar Industri Hijau, memasukkan target kinerja karbon dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), serta mempercepat efisiensi energi, substitusi material dan bahan bakar, elektrifikasi, dan pemanfaatan PLTS atap.
IESR juga mendorong penerapan pengadaan publik hijau pada sektor yang telah siap, termasuk semen rendah karbon, untuk membangun permintaan pasar. Dalam jangka menengah dan panjang, transformasi industri perlu ditopang pasokan listrik bersih, pembiayaan transisi, serta pengembangan teknologi seperti hidrogen rendah karbon dan carbon capture, utilization and storage (CCUS).
IESR menilai percepatan langkah tersebut penting agar dekarbonisasi tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga menjaga akses pasar ekspor, memperkuat industri nasional, dan menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan