Denpasar, Petrominer – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Indonesia perlu konsisten mempercepat pemanfaatan energi surya untuk menjawab kebutuhan listrik yang terus meningkat, dan mendorong pembangunan ekonomi rendah karbon di berbagai wilayah. Dalam pengembangan PLTS, diperlukan pendekatan yang sesuai konteks setempat.
Menurut Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, setiap daerah perlu diberikan ruang untuk berkontribusi sesuai potensi, kebutuhan, dan struktur ekonominya masing-masing. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan sejak awal dalam perencanaan, perizinan, identifikasi lokasi, pengembangan proyek, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha.
Demikian disampaikan Fabby dalam pembukaan Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang diselenggarakan oleh IESR berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Pemerintah Provinsi Bali dan Dewan Energi Nasional (DEN), Selasa (14/7).
Dia menyampaikan, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dapat mengoptimalkan energi terbarukan dan potensi ekonomi setempat. Hal ini sesuai potensi, kebutuhan, dan struktur ekonominya masing-masing. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan sejak awal dalam perencanaan, perizinan, identifikasi lokasi, pengembangan proyek, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha
Bali dapat menjadi contoh destinasi pariwisata rendah karbon yang didukung energi surya. Nusa Tenggara Barat (NTB) berpeluang mengembangkan ekosistem surya dan penyimpanan energi untuk mendukung industri hijau. Sementara Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan potensi surya sekitar 369 GWp, dapat berkembang sebagai salah satu pusat energi terbarukan nasional.
Sedangkan Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua juga memiliki sumber daya besar untuk mendorong ekonomi berbasis energi bersih.
Potensi Daerah
Penyelenggaraan Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 pada 14–16 Juli menjadi momentum penting untuk memperkuat peran daerah dalam percepatan transisi energi surya. Forum ini menghadirkan tiga gubernur dari provinsi yang telah berkomitmen mencapai net-zero emission (NZE) sebelum tahun 2060, yaitu Bali NZE tahun 2045, serta NTB dan NTT NZE tahun 2050.
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan dalam strategi pengembangan Bali Mandiri Energi, Bali menyiapkan peningkatan kapasitas listrik untuk memenuhi kebutuhan energi daerah hingga tahun 2030. Besarnya potensi energi surya dioptimalkan melalui akselerasi pembangunan pembangkit listrik secara masif termasuk PLTS atap dan PLTS terapung.
Salah satu program strategis yang menonjol adalah menjadikan Pulau Nusa Penida sebagai percontohan Green Island dengan target 100 persen energi terbarukan pada tahun 2030. Program ini juga diarahkan untuk mendorong seluruh mobilitas di kawasan tersebut menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai.
“Kami akan menjadikan Nusa Penida sebagai kawasan rendah emisi dan rendah karbon,” tegas Wayan Koster.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal mengatakan saat ini NTB telah memiliki empat PLTS skala 5 MW yang beroperasi sejak tahun 2019 di Pringgabaya, Selong, Sengkol, dan Sambelia. Pemanfaatan PLTS skala kecil juga sudah berjalan di sejumlah desa di Lombok, termasuk di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.
Rekam jejak ini menunjukkan bahwa NTB tidak memulai dari nol, tetapi sudah memiliki pengalaman awal dalam pengembangan dan integrasi PLTS ke sistem kelistrikan daerah.
“Kami juga siap berkontribusi dalam pengembangan PLTS 100 GW dengan mengambil peran bersama Bali dan NTT. NTB dapat fokus menyiapkan sisi pembangkit listrik tenaga surya, dengan potensi kontribusi sekitar 10 GW. Sementara itu, pemerintah pusat dapat memperkuat perencanaan dari sisi pasokan dan permintaan listrik, agar pengembangan PLTS ini terintegrasi dengan kebutuhan sistem kelistrikan nasional,” tegas Lalu.
Sementara Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan pemanfaatan potensi energi surya di NTT hanya membutuhkan modal, teknologi, mitra dan kebijakan pusat yang terus pihaknya dorong. Dengan potensi energi surya sekitar 369.500 MWp dan radiasi matahari 4,8–5,1 kWh/m²/hari, NTT memiliki modal alam yang kuat untuk mempercepat pemanfaatan energi surya tersebut.
“Karena itu, pengembangan PLTS di NTT perlu diarahkan sebagai strategi dedieselisasi sekaligus peningkatan ekonomi daerah,” ungkap Emanuel.
Menurutnya, PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi dapat menggantikan ketergantungan pada PLTD, terutama di pulau-pulau kecil yang selama ini rentan terhadap pasokan BBM dan biaya listrik tinggi. Lebih jauh, energi surya juga dapat mendorong kegiatan ekonomi produktif, seperti pertanian, penyediaan air bersih, perikanan, UMKM, dan pariwisata.
Tinggalkan Balasan