Jakarta, Petrominer – Indonesian Resources Studies (IRESS) menyebutkan bahwa pemadaman listrik (blackout) di sejumlah wilayah jaringan Jawa, Madura dan Bali (Jamali) akhir-akhir ini tak lepas dari ulah para oligarki yang mengutamakan ekspor batubara. Mereka diyakini tak peduli dengan ketentuan dan kewajiban DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation).
Menurut Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara, jika pemerintah bersikap tegas, berdaulat, serta bekerja sesuai konstitusi dan prinsip good governance, maka blackout tidak terjadi. Di sisi lain, pengaruh oligarki tampaknya masih kuat terhadap penanggung jawab sektor ini, terutama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang komitmennya diragukan.
“Diduga kuat, Bahlil merupakan bagian dari oligarki tersebut,” ungkap Marwan, Selasa (23/6).
Saat ini, menurutnya, kapasitas pembangkit listrik nasional sekitar 108 GigaWatt (GW), di mana porsi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batubara sebagai energi primer sekitar 56 persen. Melihat besarnya kontribusi PLTU dalam pembangkitan tenaga listrik, maka kepastian volume dan kelancaran pasokan batubara untuk mengoperasikan PLTU-PLTU sangat menentukan dalam menjamin keandalan pelayanan listrik nasional.
Marwan mengatakan Bahlil memang telah membantah soal kurangnya pasokan batubara menjadi penyebab pemadaman listrik.Alasannya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM telah mengantisipasi kebutuhan PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara. Sebaliknya, Bahlil menyalahkan PLN yang dianggap gagal secara logistik.
Faktanya, PLN memang kekurangan pasokan karena stock yang tersedia di bawah angka normal Hari Operasi Pembangkit (HOP). Kondisi ini mendorong PLN untuk mengatur sejumlah PLTU tidak beroperasi pada kapasitas maksimal. Akibatnya blackout memang benar-benar terjadi di sejumlah wilayah.
PLN terpaksa melakukan pengarutan itu karena jika beroperasi secara normal, lalu pasokan batubara habis, maka PLTU tersebut akan berhenti beroperasi. PLTU yang berhenti operasi ini akan membutuhkan waktu lama untuk beroperasi kembali.
“Karena itu PLN memilih terus mengoperasikan PLTU di bawah kapasitas guna menghemat batubara, dengan risiko blackout di wilayah tertentu, dengan tujuan PLTU tersebut tidak pernah mati beroperasi,” ungkapnya.
Hingga kini, Bahlil belum mengakui sepenuhnya kekurangan pasokan sebagai penyebab utama blackout. Setelah menyalahkan sistem logistik PLN, Bahlil menyebut tentang sulitnya memperoleh jenis batubara kalori medium (4500 -5000 kkal/kg) yang dibutuhkan PLN jadi penyebab blackout.
“Bagi kita, masalahnya bukan saja menyoal sikap Bahlil yang terus berkelit tentang kekurangan pasokan batubara penyebab blackout, sambil menyalahkan sistem logistik, teknis dan operasi PLN,” tegas Marwan.
3 Butir Kesalahan
Karena itulah, IRESS menggugat Bahlil pada pokok masalah, yakni mengapa kekurangan pasokan sampai terjadi. Sebab, pada Bahlil-lah sumber masalah kekurangan pasokan tersebut berasal.
Berikut kebijakan dan keputusan Bahlil yang dituduh IRESS sebagai penyebabnya:
Pertama, terlambat menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) para pengusaha batubara. Persetujuan RKAB terbit Maret 2026, padahal seharusnya Desember 2025, sehingga kontrak dan volume pasokan tertunda.
Kedua, menurunkan volume produksi nasional tahun 2026 menjadi 600 juta ton. Kebijakan ini bertujuan untuk membuat harga batubara naik dan konservasi SDA. Namun target DMO bagi PLN juga ikut turun yang berdampak negatif terhadap kebutuhan energi dan seluruh sektor terkait bagi kehidupan rakyat. Kerusakan ini gagal diantisipasi, baik karena minimnya kajian komprehensif atau bisa pula ada unsur kesengajaan.
Ketiga, merubah periode perencanaan RKAB dari 3 tahun menjadi 1 tahun. Dalam turbulensi harga migas global akibat perang AS-Iran, hal ini jelas sangat mempengaruhi optimasi perencanaan, kelayakan bisnis dan target produksi para pengusaha batubara.
“Belakangan, Bahlil memang merelaksasi volume produksi menjadi lebih besar, yang menjadikan DMO bagi PLN naik dari 154 juta ton menjadi 190 juta ton. Namun koreksi ini kurang relevan akibat tiga butir kesalahan (damages) di atas, yang sudah terlanjur dibuat,” ujar Marwan.
Tinggalkan Balasan