Jakarta, Petrominer – Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, ketahanan energi kembali menjadi prioritas utama banyak negara, termasuk Indonesia. Disrupsi rantai pasok, dinamika kawasan, serta kompetisi global dalam memperebutkan investasi di sektor energi telah mendorong pemerintah dan pelaku industri bekerja sama guna menjaga pasokan energi nasional.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA), Marjolijn Wajong, isu tersebut bakal menjadi fokus utama dalam sesi diskusi bertajuk Leadership Roundtable Talk (LRT) dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition tahun 2026 ini.
“Gelaran acara yang akrab disebut IPA Convex ini memang selalu menjadi forum yang mempertemukan para pejabat pemerintah, pimpinan industri, serta para pakar sektor hulu migas untuk membahas arah kebijakan dan strategi dalam memperkuat ketahanan energi nasional,” ungkap Wajong, Senin (20/4).
Beberapa nama besar yang diundang pada sesi LRT tersebut di antaranya Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tandjung; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BPKM, Todotua Pasaribu; Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi, Purnomo Yusgiantoro; Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya; President and Group CEO PETRONAS, Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamadjaja Aziz; Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional, Hilmi Panigoro; dan nama-nama lainnya.
Dia menjelaskan bahwa forum ini akan membahas ketahanan energi yang kini semakin erat dengan aspek pendanaan. Negara perlu mengadopsi strategi diversifikasi sumber pasokan serta memperkuat kolaborasi regional lintas sektor energi untuk meningkatkan resiliensi. Dalam konteks ini, Indonesia juga dituntut untuk mampu bersaing dalam menarik investasi hulu migas di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan ketatnya disiplin alokasi modal global.
No Gain No Loss
Dalam kesempatan itu, Wajong juga menyampaikan bahwa saat ini, Pemerintah telah menetapkan satu kebijakan yang strategis demi memastikan adanya ketersediaan pasokan energi bagi kebutuhan domestik. Pemerintah tidak mengijinkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) melakukan ekspor minyak mentah yang menjadi bagian mereka demi memastikan kebutuhan minyak mentah untuk dalam negeri Indonesia tercukupi.
“Meskipun terkesan merubah ketentuan yang ada di dalam kontrak bagi hasil (PSC) antara pemerintah dan kontraktor, namun IPA menilai kebijakan ini cukup penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dan sekaligus menjaga stabilitas energi nasional di tengah volatilitas global,” uungkapnya.
Sebagai perwakilan pelaku usaha di sektor hulu migas, IPA pun telah menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam menahan porsi ekspor minyak mentah bagian kontraktor demi menjaga ketahanan energi nasional.
Malahan, IPA menilai kebijakan ini dapat diterapkan sepanjang tidak ada pihak dalam PSC Contract yang dirugikan, karena semua pihak, baik pemerintah dan perusahaan-perusahaan migas, sama-sama ini memastikan kebutuhan energi di dalam negeri tetap terjaga.
“Kebijakan tersebut tidak akan merugikan kontraktor karena dilaksanakan dengan prinsip no gain no loss. Artinya, perusahaan migas yang sebelumnya memiliki kontrak ekspor minyak mentah tetap akan mendapatkan kepastian penjualan, di mana minyak tersebut akan diserap oleh Pertamina dengan harga yang setara,” papar Wajong.
Meski begitu IPA mengingatkan pentingnya pengelolaan masa transisi dalam implementasi kebijakan tersebut. Proses pengalihan lifting dari ekspor ke pasar domestik perlu dipastikan berjalan lancar agar tidak menimbulkan disrupsi terhadap kegiatan produksi maupun operasional di lapangan.
“Melalui Leadership Roundtable Talk ini, diharapkan tercipta kesamaan pandangan antara pemerintah dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Forum ini juga menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga daya tarik investasi sektor hulu migas Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang,” katanya,
