, ,

Dorong Proyek Masela Dikebut, Menteri ESDM Temui CEO INPEX

Posted by

Tokyo, Petrominer – Pemerintah menunjukkan keseriusan untuk memastikan Proyek Abadi Masela benar-benar berjalan setelah puluhan tahun tertunda. Apabila belum ada pembeli serius hingga akhir April 2026, Danantara Indonesia siap membeli gas yang dihasilkan, termasuk pasokan untuk program hilirisasi.

Secara langsung, Pemerintah juga menekan agar proyek gas raksasa di Laut Arafura itu segera masuk tahap keputusan investasi akhir dan tidak lagi berlarut-larut. Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam pertemuan dengan CEO INPEX Corporation, Takayuki Ueda, di Tokyo, Minggu (15/3).

Dalam kesempatan itu, Menteri ESDM mengapresiasi kemajuan pembangunan proyek ini, yang telah mencapai sekitar 25 persen. Melihat kemajuan yang signifikan ini, Bahlil menegaskan keinginannya untuk Proyek Abadi Masela supaya dapat memajukan Front End Engineering and Design (FEED) pada kuartal kedua 2026 atau selambatnya di kuartal ketiga tahun ini, supaya secara paralel dapat melakukan tender Engineering Procurement Construction (EPC).

“Karena kami berkeinginan ini bisa cepat supaya jangan ulur-ulur lagi. Ini 27 tahun, masa kita mau tunggu sampai usia saya 60 tahun baru jadi kan. Apalagi itu kampung ibu saya. Jadi saya pikir bisa tahun ini kita semua tender EPC,” ungkapnya.

Untuk mencapai target FEED tersebut, Bahlil menawarkan kepada INPEX supaya produksi Lapangan Abadi Masela yang mencapai 9 Million Tonnes Per Annum (MTPA), apabila belum ada pembeli serius hingga akhir April 2026, agar dibeli oleh Danantara Indonesia, termasuk pasokan untuk program hilirisasi.

Dalam pertemuan itu, Takayuki Ueda juga menyampaikan komitmennya untuk segera menyelesaikan Proyek Abadi Masela.

“Bukan hanya Pak Menteri, tetapi juga kami memiliki komitmen yang sama untuk segera mengerjakan Abadi. Dan setelah berdiskusi dengan Pak Menteri, kami semakin semangat lagi untuk mempercepat penyelesaian proyek Abadi ini,” ujar Ueda.

Dari sisi administratif, kemajuan proyek ini semakin solid dengan tuntasnya sejumlah perizinan krusial di awal tahun 2026. Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah diterbitkan pada 13 Februari 2026, menyusul persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026. Dukungan penuh dari kementerian terkait menunjukkan sinergi kuat pemerintah dalam mengawal investasi jumbo ini agar tetap pada jalurnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *