Jakarta, Petrominer – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan penutupan Selat Hormuz bukan sekadar masalah geopolitik, melainkan juga masalah pasokan minyak dunia. Sekitar 20,1 juta barel minyak per hari melintasi selat itu, termasuk pasokan yang menuju Indonesia.
“Pasokan energi (crude) untuk kebutuhan Indonesia yang melalui Selat Hormuz berasal dari negara-negara Timur Tengah sekitar 19 persen kebutuhan nasional atau sebesar 25,36 juta barel. Selebihnya, kita ambil Afrika, Angola, Amerika, dan beberapa negara lain seperti Brazil yang tidak melalui Selat Hormuz,” ungkap Bahlil selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) usai memimpin Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026, Selasa (3/3).
Sidang tersebut digelar dalam rangka menyikapi dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah (Middle East) yang menyebabkan terhambatnya pasokan energi global dan kenaikan harga yang menyertainya akibat penutupan Selat Hormuz. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta Menteri ESDM untuk memastikan ketersediaan pasokan energi nasional agar tidak sampai terjadi kelangkaan.
Menurut Bahlil, konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap pasokan energi global. Penutupan Selat Hormuz sebagai akibat konflik di Timur Tengah akan mengganggu jalur logistik sekitar 20 persen (20,1 juta barel) pasokan minyak global dan dapat menimbulkan kenaikan harga minyak dunia.
“Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian kepada pelayanan kepada masyarakat kita,” paparnya.
Sebagai bagian dari strategi mitigasi, ungkap Bahlil, Pemerintah sedang mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari negara-negara Timur Tengah ke negara lain yang lebih aman pasokannya, termasuk pasokan dari Amerika Serikat. Langkah ini ditempuh agar ketersediaan untuk kebutuhan nasional tetap terjamin.
Untuk kebutuhan impor BBM, saat ini Indonesia mendapatkan pasokan dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Ini artinya, impor BBM relatif tidak masalah.
Adapun untuk komoditas Liquefied Petroleum Gas (LPG), yang kebutuhan nasionalnya masih dipenuhi melalui impor sekitar 7,3-7,8 juta ton per tahun, Pemerintah mengarahkan sebagian besar pasokannya dari Amerika Serikat. Langkah ini diambil sebagai upaya diversifikasi sumber dan penguatan ketahanan energi nasional.
Bahlil menegaskan bahwa pengalihan komoditas ini merupakan salah satu rekomendasi utama Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026. Selain itu, rapat juga menyimpulkan perlunya optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik, dengan mengacu pada keberhasilan program biodiesel sebagai salah satu referensi.
Sidang Anggota DEN dihadiri oleh unsur Pemerintahan terkait, antara lain Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Wakil Tetap Kementerian Keuangan (Direktur Jenderal Anggaran) Luky Alfirman. Di samping itu, rapat juga dihadiri 8 Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan.
Tinggalkan Balasan