Jakarta, Petrominer – Puluhan anak muda dari komunitas energi, lingkungan, dan mahasiswa sepakat bahwa transisi energi tak boleh hanya menjadi agenda pemerintah atau korporasi. Transisi energi harus berjalan adil bagi semua pihak. Perubahan menuju energi bersih harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok yang selama ini tertinggal dalam akses energi.
Kesepakatan tersebut dicapai ketika mereka berkumpul dalam forum Sustainergy Show 2025 bertema “Power Shift: Youth Demand Energy Justice Now!” di Jakarta, Minggu (14/9).
Dalam sambutan pembuka, Manajer Transformasi Sistem Energi, Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, menyampaikan bahwa akses energi adalah kunci untuk keluar dari ketidakadilan.
“Kualitas dan opsi hidup seseorang meningkat ketika memiliki akses energi yang memadai. Bukan hanya untuk kebutuhan dasar, tetapi juga pendidikan, kesehatan, hingga peluang ekonomi,” ujar Deon.
Dalam diskusi, Manajer Outreach & Advocacy Yayasan Indonesia Cerah, Arie Rostika Utami, mengatakan energi adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar.
“Energi itu ibarat nutrisi. Tanpa nutrisi yang cukup, kita tidak bisa tumbuh bersama,” ujar Arie.
Lebih lanjut, dia menegaskan, arah kebijakan pemerintah sering kontradiktif. Di satu sisi, Indonesia punya target untuk mencapai target net-zero emission pada 2060. Di sisi lain, subsidi energi fosil masih mendominasi, sementara regulasi untuk energi bersih berjalan lambat.
“Ini mencederai masyarakat. Generasi muda harus kritis mengawal arah transisi, termasuk Second Nationally Determined Contribution (SNDC) dan regulasi terkait iklim dan energi lainnya. Transisi energi harus terukur, berbasis sains, dan memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal,” ungkap Arie.
Dia juga menyinggung wacana RUU Keadilan Iklim yang sedang digodok. Menurut Arie, anak muda perlu mengawal pembahasan agar tidak sekadar jargon, tetapi benar-benar melindungi kelompok rentan yang terdampak krisis iklim.
Pada kesempatan yang sama, Manajer Program Komunikasi Strategis Net Zero IESR, Uliyasi Simanjuntak, menjelaskan perspektif soal kualitas energi.
“Rasio elektrifikasi nasional memang hampir 100 persen. Tapi di wilayah timur, banyak desa hanya menikmati listrik beberapa jam sehari. Akses listrik sudah ada, tapi belum mampu memenuhi kebutuhan strategis maupun mendukung aktivitas ekonomi produktif, melainkan sebatas penerangan yang bahkan tidak tersedia penuh 24 jam,” kata Uli.
Dia mencontohkan Desa Prailangina di Sumba Timur. Di sana, warga kesulitan mengakses air bersih karena sumber air jauh dan tidak ada jaringan listrik. Solusinya datang dari pompa surya, yang memanfaatkan energi matahari untuk menarik air ke dekat permukiman.
Menurut Uli, keadilan energi berarti energi mampu meningkatkan kualitas hidup dan membuat masyarakat lebih produktif.
Sorotan lain datang dari Andy Bahari (Abe), National Leader World Cleanup Day Indonesia. Dia mengingatkan masih ada puluhan ribu keluarga di Indonesia yang belum menikmati listrik.
“Keadilan berarti kita menghargai hak teman-teman yang belum mendapatkannya, sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk hidup lebih hemat energi,” ujar Abe.
Baginya, peran anak muda tidak berhenti pada forum diskusi. Kesadaran harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Ia mencontohkan kebiasaan membawa tumbler, mengurangi sampah sekali pakai, hingga aktif dalam program lingkungan di sekolah dan kampus.
“Semua orang punya hak untuk bersuara. Tapi yang lebih penting, lakukan bersama secara kolektif,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan