Jakarta, Petrominer — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pengembangan teknologi energi baru terbarukan (EBT) EBT khususnya panasbumi diharapkan bisa membuat harga EBT semakin efisien dan ekonomis. Untuk itu, Wapres JK minta agar prosedur dan syarat investasi dalam pengembangan potensi panasbumi dibuat lebih simple.
Hal itu disampaikan Wapres JK ketika membuka The 5th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2017, Rabu (2/8).
Acara tahunan yang digelar Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) ini mengusung tema “Moving Forward Under Current Challenges, Obstacles and Opportunities Toward Achieving Geothermal Development 2025 Target.”
Indonesia memiliki banyak sumber EBT yang tidak dimiliki di banyak negara. Karena itulah, Wapres menegaskan bahwa melalui pengembangan teknologi EBT khususnya panas bumi diharapkan harga EBT ke depan akan semakin efisien dan ekonomis.
“Acara ini diharapkan sebagai sarana untuk mengembangkan teknologi dalam bidang energi terbarukan sehingga EBT lebih efisien, cepat dan memiliki harga keekonomian,” ujarnya.
Menurut Wapres, kebutuhan akan energi listrik akan meningkat dengan cepat, sejalan dengan penggunaan listrik di masa datang, sementara energi fosil terus berkurang sehingga diperlukan peralihan ke EBT yang juga diimbangi dengan prosedur perizinan yang menarik investor.
“Pengembangan panasbumi harus dipikirkan, untuk investasi dan prosedur dan syarat harus lebih simple,” tegas Wapres.
Kepada para peserta IIGCE 2017, Wapres minta agar mereka bisa menghasilkan suatu pembicaraan-pembicaraan tentang teknologi yang efisien, cepat dan memenuhi standar-standar yang baik dan lebih ekonomis dibandingkan yang ada walaupun energi terbarukan harganya lebih tinggi namun akan lebih mahal lagi biaya yang diakibatkan oleh energi dari fosil.
“Kadang-kadang renewable energy itu harganya lebih tingi daripada fosil. Namun harga daripada lingkungan, harga kesehatan dan lain-lain itu kadang tidak terbayangkan apabila kita tidak memenuhi unsur-unsur itu,” paparnya.
Kapasitas PLTP
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memaparkan bahwa kebutuhan energi EBT merupakan sebuah keharusan, sebagai bagian perwujudan dari Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dimana energi terbarukan akan memberikan kontribusi sebesar 23% pada bauran energi nasional atau setara 45 GW pada tahun 2017.
“Panasbumi adalah energi terbarukan yang menjanjikan dengan potensi 25 GW, sedangkan produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga panasbumi (PLTP) baru mencapai 1.698,5 MW atau hanya sekitar 5,8% dari total potensi panas bumi, sehingga masih sangat bisa dikembangkan,” jelas Jonan.
Sebagaimana diketahui hingga akhir 2017, terdapat penambahan kapasitas terpasang dari PLTP Ulubelu Unit 4 (Lampung) dengan kapasitas 55 MW yang telah commercial on operation date (COD) pada April 2017, PLTP Sarulla Unit 2 (Sumatera Utara) dengan kapasitas 110 MW, PLTP Sorik Marapi Modullar 1 (Sumatera Utara) dengan kapasitas 20 MW, dan PLTP Karaha (Jawa Barat) dengan kapasitas 30 MW sehingga total kapasitas terpasang menjadi 1858,5 MW.
Berbagai terobosan pun telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan panasbumi antara lain:
- Penyederhanaan perizinan melalui mekanisme satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, Menteri ESDM dapat memberikan Penugasan Survei Pendahuluan (PSP) dan Penugasan Survei Pendahuluan Dan Eksplorasi (PSPE);
- Implementasi Geothermal Fund sebagai upaya mengurangi resiko eksplorasi kepada badan usaha yang akan mengembangkan wilayah kerja panas bumi di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Menteri ESDM menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT PLN (Persero) dan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta penandatanganan Amandemen Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) Panas Bumi; Pengumuman Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh MESDM dan MENKEU; Penyerahan 2 Surat Keputusan (SK) Penugasan dari MESDM kepada BUMN untuk mengembangkan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP); Penyerahan SK dari Menteri ESDM kepada Gubernur NTT tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi (Flores Geothermal Island); dan Penyerahan 3 Izin Panas Bumi (IPB).
Penandatanganan Nota Kesepahaman serta penyerahan Surat Keputusan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk terus berupaya mengembangkan panas bumi di Indonesia melalui kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Hal ini bertujuan agar tercapai kapasitas terpasang panas bumi 7200 MW yang membutuhkan investasi sekitar USD 23 Miliar.
Sementara itu, Ketua API Abadi Poernomo menjelaskan bahwa IIGCE sudah menjadi tradisi berkelanjutan bagi komunitas panasbumi. Acara itu merupakan ajang untuk berdiskusi masalah-masalah panasbumi serta berbagi pengalaman dan keahlian bagi kepentingan bersama antara industri, kampus dan pemerintah.
Menurut Abadi, tema yang diangkat kali ini sangat tepat dengan melihat situasi ekonomi serta kebijakan-kebijakan dan regulasi yang ada saat ini. Apalagi, hingga kini, tantangan dan hambatan-hambatan masih tetap ada dan harus dihadapi oleh para pengembang, sehingga diperlukan pemikiran-pemikiran yang bersifat ‘breakthrough’.
Salah satu breaktrough, jelasnya, dengan menekan biaya-biaya di semua tahap kegiatan, baik dari survei, eksplorasi, drilling, sampai tahap pembangunan pembangkit listrik. Dengan begitu, bisa menghasilkan tarif listrik yang terjangkau.
Tinggalkan Balasan