Jakarta, Petrominer – Hari ini, Jum’at (17/2), Sekretariat JETP mulai beroperasi dan menjalankan tugas dan programnya dalam merealisasikan kerja sama pendanaan transisi energi. Sekretariat ini dibentuk sebagai tindak lanjut perjanjian pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP), yang disepakati oleh pemimpin negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tahun 2022 lalu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan output selama enam bulan ke depan yang akan dicapai sekretariat yaitu menyelesaikan roadmap pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara, memobilisasi investasi dan mendukung mekanisme pembiayaan yang dituangkan dalam Comprehensive Investment Plan (CIP).
“Sekretariat JETP telah terbentuk dan resmi berkantor di Kementerian ESDM. Tempat ini akan menjadi pusat informasi, perencanaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek JETP seperti yang diinstruksikan oleh Tim Gugus Tugas,” ujar Arifin usai meresmikan Sekretariat JETP di Kementerian ESDM, Kamis (16/2).
Terbentuknya Sekretariat JETP ini diharapkan bisa menghasilkan dampak yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian target JETP. Fungsi sekretariat ini menjadi lapisan yang mengkoordinasikan arahan dari tim gugus tugas dan teknis pelaksanaannya, termasuk proyek-proyek JETP dan pembiayaannya.
“Tugas pertama tim gugus tugas adalah mengatur kelompok kerja untuk percepatan program transisi energi JETP, yaitu sistem pembangkit, pembiayaan, dekarbonisasi sektor pembangkit, rantai pasokan dan manufaktur, serta transisi energi sosial berkeadilan,” ujar Arifin.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, mengatakan Sekretariat JETP akan mulai mengerjakan tugas dan programnya, antara lain pengembangan energi bersih, percepatan pensiun dini PLTU batubara, dan program peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan industri pendukung EBT.
“Beberapa kegiatan yang nanti akan menjadi kegiatan utama JETP, yakni yang pertama tentunya pengembangan energi bersih, secara khusus untuk energi terbarukan. Yang kedua adalah percepatan pensiun PLTU batubara, dan yang ketiga adalah program-program untuk membantu peningkatan efisiensi energi. Ini ada di dalam joint statement, termasuk pengembangan industri pendukung EBT di Indonesia, jadi tidak hanya membangun dari sisi pembangkit, tapi juga membangun dari sisi industrinya di sini,” ujar Dadan.
Sementara Head of U.S. Department of Treasury, Alexia Latourte, mengatakan Sekretariat JETP akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target JETP. Di antaranya rencana investasi dan kebijakan yang komprehensif, yang merefleksikan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan yang terpenting untuk mendukung masyarakat terdampak.
“Itulah alasan kita mengatakan Just Energy Transition, yakni transisi energi yang berkeadilan yang mempertimbangkan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak di setiap tingkatan perjalanan transisi energi, sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal,” ujar Alexia.
Struktur tata kelola JETP terdiri dari tiga tingkatan, yaitu policy layers Indonesia decarbonization task force dan IPG task force, Sekretariat JETP, dan Pelaksanaan Proyek. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebagai country platform, berkoordinasi di tingkat proyek untuk transaction layer. Jenis proyek di bawah JETP mencakup early retirement PLTU, pengembangan PLT energi terbarukan, grid/transmisi, rantai suplai energi terbarukan, efisiensi energi, dan just transition.
Penunjukan SMI selaku country platform manager telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275 Tahun 2022. SMI selaku manager pendanaan akan bermitra dengan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri dari Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Macquaire, MUFG dan Standard Chartered serta bank pembangunan multilateral lainnya.
Tinggalkan Balasan