Jakarta, Petrominer – Kondisi politik dunia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG). Seperti yang terjadi saat ini, konflik Rusia-Ukraina telah mengakibatkan berkurangnya suplai minyak dan gas bumi (migas) sehingga memicu kenaikan harga.
Hal inilah yang mendorong Pertamina, atas restu Pemerintah, menaikan harga BBM non subsidi seperti Pertamax. Meski naik, menurut pengamat energi Ugan Gandar, dampaknya tidak signifikan karena BBM tersebut lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas.
“Kalau kita bandingkan kenaikan harga Pertamax dengan kenaikan harga minyak goreng yang sempat langka, dampaknya sangat berbeda. Kenaikan harga minyak goreng sangat berdampak terhadap kehidupan seluruh lapisan masyarakat,” kata Ugan, Minggu (10/4).
Dia mengungkapkan, porsi penjualan Pertamax pada tahun 2021 juga relatif kecil hanya sekitar 13-16 persen dari total konsumsi BBM di Indonesia. Jikalau pun ada sedikit antrean produk Pertalite, itu terjadi hanya sebentar karena kondisi psikologis panic buying masyarakat.
“Saya meyakini konsumen setia akan kembali mengkonsumsi ke Pertamax karena yang diutamakan itu adalah menjaga kualitas mesin kendaraannya untuk jangka panjang,” tegas Ugan.
Di sisi lain, dia menjelaskan, jika dibandingkan dengan harga dunia ataupun di Asia, harga BBM di Indonesia paling rendah. Pasalnya, Pemerintah masih memberikan subsidi. Meski begitu, tidak bisa dibandingkan apple to apple, karena banyak variabel yang berpengaruh seperti wilayah dan sistem pendistribusian BBM.
Ugan mengingatkan kepada para konsumen Pertamax, sebelum harga naik, tanpa disadari selama ini mereka telah mendapat subsidi dari Pertamina. Karena, Pertamax sebagai Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) atau nonsubsidi masih dijual di bawah harga keekonomian.
“Besaran subsidi dari Pertamina ini kurang lebih senilai Rp 3.500 per liter, jika pengguna kendaraan yang tergolong mewah lebih dari 3 juta penduduk di Indonesia, bisa dibayangkan berapa besar biaya selisih harga keekonomian yang ditanggung oleh Pertamina?” ungkapnya.
Sementara untuk BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau Biosolar, dapat subsidi langsung dari Pemerintah sekitar Rp 7.800 per liter. Seharusnya, BBM JBT ini betul-betul selektif digunakan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah ataupun sesuai peruntukannya.
Dia menjelaskan, untuk menjaga penyaluran solar subsidi tepat sasaran, Pemerintah telah membentuk tim gabungan pengawasan sampai ke tingkat konsumen akhir. Apalagi, disparitas harga solar terlalu lebar dengan BBM yang memiliki kualitas di atasnya, sehingga sangat berpotensi BBM subsidi ini dikonsumsi oleh yang oknum yang tidak berhak menggunakannya.
“Kondisi inilah yang mengakibatkan di beberapa daerah terjadi kelangkaan solar,” ujar Ugan.
Dia menyebutkan, saat ini khusus di Jakarta ada sekitar 10 persen konsumen Pertamax yang pindah ke Pertalite. Artinya yang selama ini disubsidi oleh Pertamina karena harga Pertamax yang tidak naik, maka mereka berpindah menjadi tanggungan subsidi Pemerintah, karena Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) dengan besaran subsidi sekitar Rp 4 ribu per liter.
Ugan juga berpesan kepada Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar mampu mengantisipasi penerapan kebijakan seperti kenaikan harga BBM Pertamax ini, serta harus mampu memitigasinya sehingga tidak membuat masyarakat panik.
“Saya juga berharap stok Pertalite dan Biosolar harus terjaga, semua harus terencana dengan baik dan terstruktur,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan