Jakarta, Petrominer – Pemerintah komitmen untuk mendukung perbaikan iklim investasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di tengah menurunnya produksi migas nasional dan lesunya gerak industri strategis ini akibat pandemi Covid-19. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara utama pada pembukaan 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas, yang diselenggarakan oleh SKK MIGAS secara virtual, Rabu (2/12).
Menurut Luhut, Pemerintah akan terus melakukan reformasi regulasi untuk memperbaiki iklim investasi di tengah ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19. Usaha-usaha yang telah dilakukan antara lain melalui penerbitan Undang-undang Cipta Kerja. Di mana, Pemerintah menyederhanakan dan mensinkronkan 8.451 regulasi di tingkat nasional dan 15.955 regulasi di daerah yang selama ini membebani dunia usaha baik skala kecil, menengah, maupun besar.
“Pemerintah juga melakukan moderninasi atas regulasi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kompetisi global. Regulasi ini adalah sebuah terobosan yang sangat historis dan signifikan dalam menjadikan Indonesia tujuan investasi yang menarik,” tegasnya.
Luhut juga menyampaikan bahwa dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan, Pemerintah optimis pada tahun depan ekonomi Indonesia akan bertumbuh positif. Karena itulah, dia mengundang para peserta untuk berinvestasi di Indonesia.
“Saya mengundang peserta konvensi untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai tujuan investasi. Konvensi ini memberikan kesempatan kepada kita untuk terus melakukan investasi dan kesepakatan bisnis,” ungkapnya.
Saat ini, menurut Luhut, industri hulu migas sedang menghadapi beberapa tantangan. Antara lain pandemi Covid-19 yang menurunkan permintaan migas, proporsi migas yang menurun dalam struktur energi global karena peran energi terbarukan, harga minyak yang menurun serta perkembangan teknologi yang memungkinkan shale oil mulai diproduksikan.
“Industri hulu migas harus bisa berevolusi untuk menghadapi tantangan ini. Kompleks kilang minyak dan petrokimia yang terintegrasi dapat menjadi salah satu solusi,” paparnya.
Faktor Eksternal
Sementara Arifin menyebutkan bahwa industri hulu migas menghadapi tantangan berupa ketidakpastian baik dari faktor eksternal maupun internal. Fluktuasi harga minyak dunia merupakan salah satu ketidakpastian dari sisi eksternal. Sedangkan ketidakpastian dari internal dapat berupa regulasi atau perizinan yang terlalu kompleks serta kebutuhan insentif untuk mendukung keekenomian lapangan migas.
“Industri hulu migas merupakan industri yang memiliki aspek ketidakpastian tinggi. Untuk menarik investasi demi mendukung peningkatan produksi, masalah ketidakpastian harus dikurangi,” ujarnya.
Menurut Arifin, Kementerian ESDM telah melakukan beberapa langkah untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, antara lain penyederhanaan perizinan dan keterbukaan akses data migas untuk para investor. Selain itu, Pemerintah juga menawarkan sistem sistem fiskal yang lebih fleksibel dengan memungkinkan kontraktor hulu migas untuk menentukan pilihan jenis kontrak kerja sama yang akan digunakan, yaitu Gross Split atau Production Sharing Contract.
“Pemerintah juga akan memberikan stimulus fiskal untuk mendorong pengembangan lapangan migas. Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil untuk negara, tetapi lebih diarahkan mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa Plan of Development (POD) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Sri Mulyani. Sekali lagi, dia mengatakan bahwa sektor hulu migas termasuk sektor yang terpukul dengan adanya pandemi Covid-19.
Permintaan migas global menurun secara signifikan, sementara sisi suplai juga mengalami tekanan akibat beberapa faktor. Selama pandemi harga minyak berfluktuasi secara dramatis bahkan sempat menyentuh titik negatif meski hanya untuk dua hari.
“Hal ini menunjukkan betapa menantang dan luar biasanya situasi yang sedang kita hadapi saat ini, termasuk dalam industri migas,” ujarnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa, terlepas dari tantangan yang dihadapi saat ini, sektor hulu migas Indonesia sebenarnya sudah berjuang cukup lama untuk menahan laju penurunan produksi. Terkait dengan hal ini, menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan baik untuk menggairahkan eksplorasi baru maupun untuk optimalisasi cadangan yang sudah ditemukan.
“Perlu adanya kebijakan yang tepat untuk kita mendorong eksplorasi, karena kita sudah tidak bisa mengandalkan produksi yang ada saat ini. Kita perlu menyiapkan strategi baru,” tegas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) telah didorong untuk terus melanjutkan eksplorasi meskipun kondisi saat ini tidak mudah mengingat harga minyak dunia belum pulih dengan cepat. Upaya itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan dukungan dari Pemerintah.
Terkait produksi migas saat ini, Sri Mulyani mengingatkan industri hulu migas untuk menjaga efisiensi. Kebutuhan akan efisiensi ini semakin meningkat karena ke depan energi migas akan berkompetisi dengan energi terbarukan.
“Supaya tetap relevan, industri hulu migas harus bisa efisien,” tegasnya
Sementara dari sisi kebijakan, Pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung industri hulu migas. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah mengupayakan penyederhanaan dan efisiensi birokrasi untuk mendukung semua industri di Indonesia.
Melalui regulasi ini, menurut Sri Mulyani, Pemerintah menurunkan pajak penghasilan dari 25 persen menjadi 22 persen atau 20 persen dalam dua tahun ke depan. Tidak hanya itu, Pemerintah juga menyediakan pembebasan Ppn dan bea masuk serta berbagai fasilitas lainnya untuk zona ekonomi khusus.
“Kami menggunakan berbagai instrumen fiskal untuk mendukung seluruh siklus bisnis industri hulu migas, mulai dari eksplorasi sampai produksi,” ujar Menkeu.
Baik Menteri ESDM maupun Menkeu mengatakan bahwa industri hulu migas ke depan akan tetap memainkan peran strategis meskipun Pemerintah juga giat mengembangkan energi terbarukan.
Pasalnya, menurut Arifin, meskipun secara persentase bauran energi migas di masa depan diperkirakan akan menurun, namun secara nominal justru akan meningkat. Sedangkan Sri Mulyni mengatakan kontribusi energi dari hulu migas sangat dibutuhkan untuk mendukung cita-cita Indonesia mencapai ekonomi negara berpenghasilan tinggi.
Tinggalkan Balasan