Jakarta, Petrominer — Para pekerja PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI), yang tergabung dalam Serikat Pekerja PDSI, menolak dengan tegas rencana akuisisi dan privatisasi PDSI oleh PT Elnusa. Alasannya, aksi korporasi itu dinilai tidak memiliki nilai tambah bagi PT Pertamina (Persero), induk usaha kedua perusahaan tersebut.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan SP PDSI dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) ketika melakukan audiensi dengan Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto yang didampingi sejumlah Direksi Pertamina, Senin (15/8).
Selain itu, dari sisi proyeksi finansial, aksi itu juga dinilai tidak ada potensi perbedaan yang signifikan antara Elnusa mengakuisi PDSI dengan masing-masing berjalan seperti saat ini. Komposisi pendapatan Elnusa adalah 60%-70% dari Pertamina Group, sementara pendapatan PDSI berkisar antara 80%-90%. Jika akusisi dilakukan, maka pendapatan PDSI yang selama ini 100% kembali ke negara berpotensi akan dinikmati oleh shareholder lain.
Satu hal yang mengherankan adalah secara empiris Elnusa telah terbukti “gagal” mengelola bisnis Drilling dan Workover-nya. Dengan memasukkan PDSI ke dalam Elnusa, berpotensi akan mengulangi “kesalahan” yang sama.
Menurut SP PDSI, bisnis Elnusa dan PDSI meskipun pada “kolam” yang sama namun tidak banyak bersinggungan karena portfolio terbesar Elnusa adalah seismic dan perforasi. Sedangkan PDSI bergerak di bidang drilling dan workover.
Integrasi keduanya bisa dilakukan tanpa harus melakukan penggabungan/akusisi antar entitas yang berbiaya dan berisiko tinggi. Cukup dengan cara integrasi melalui sentralisasi planning dan monitoring di Upstream Pertamina dengan cara pembentukan joint comitee PDSI dan Elnusa sebagai support.
SP PDSI dan FSPPB juga mengajukan konsep yang sebaliknya, yaitu apabila tetap dilakukan akuisi antar entitas maka akan lebih cocok bila PDSI yang menerima inbreng saham Pertamina di Elnusa. Karena kondisi yang lebih tepat saat ini adalah menguatkan internal Pertamina sebelum “bertarung” keluar. Dengan skenario apabila kepemilikan 41% saham Elnusa oleh PDSI, maka tidak ada porsi pendapatan Pertamina dari PDSI yang “lari” keluar, dan dapat menciptakan integrated services dari seismic sampai surface facility yang akan menjadi modal kuat guna merealisasikan aspirasi Pertamina 2030.
Sedangkan jika diakuisisinya PDSI secara langsung justru akan menghambat eksekusi rencana pengeboran jangka pendek Pertamina Upstream yang notabene berpotensi menganggu aspirasi Pertamina 2030 yaitu 1 juta BOPD dari kondisi saat ini dalam negeri. Termasuk akan menghambat rencana pengembangan panas bumi PGE.
Tinggalkan Balasan