Jakarta, Petrominer – Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi’ Munawar, minta Pemerintah untuk mencermati lebih tajam terkait asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar US$ 70 per barel. Apalagi saat ini, rata-rata harga minyak dunia berada dalam rentang tersebut.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendesak Pemerintah untuk menyiapkan rencana guna mengantisipasi perubahan harga minyak mentah Indonesia (ICP). Ini perlu dilakukan karena akan sangat mempengaruhi penerimaan negara dan belanja subsidi energi bagi masyarakat.
“Terkait asumsi harga minyak 2019 yang ditetapkan sebesar US$ 70 per barel, kami memandang perlu dicermati secara lebih tajam meski harga minyak dunia saat ini rata-rata berada dalam rentang tersebut,” ujar Rofi dalam pernyataan tertulis yang diterima Petrominer, Rabu (28/8).
Dia menjelaskan, fluktuasi harga minyak dunia satu tahun terakhir ini sangat dinamis dengan trend umum terus naik. Di tengah asumsi APBN yang sangat konservatif tentu diperlukan formulasi yang lebih cermat dalam memprediksi situasi tersebut.
Legislator asal Jawa Timur ini juga menjelaskan banyaknya ketidakpastian dan berbagai faktor seperti faktor geopolitik di negara penghasil minyak seperti Iran dan Venezuela, kebijakan pengendalian produksi minyak anggota OPEC, kelanjutan perang dagang antara Amerika dan Cina serta pemulihan kondisi perekonomian dunia telah menyebabkan sulitnya memprediksi naik turunnya harga minyak. Adapun saat ini harga WTI sekitar US$ 65 per barel sementara Brent sekitar US$ 72 per barel.
“Pemerintah wajib menyiapkan rencana untuk mengantisipasi perubahan harga ICP karena hal ini akan sangat mempengaruhi penerimaan negara dan belanja subsidi energi bagi masyarakat,” paparnya.
Selaras dengan pandangan Fraksi PKS dalam menanggapi APBN 2019 saat rapat paripurna Selasa siang (28/8), Rofi menilai bahwa pergerakan ICP di tahun 2019 masih akan fluktuatif. Itu terjadi karena dinamika harga minyak dunia dan trend-nya ke depan, terutama juga akan sangat dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik internasional.
“Mendorong pemerintah untuk lebih cermat dalam memprediksi harga minyak dunia dan trend-nya kedepan, sehingga dapat dilakukan perhitungan yang lebih akurat dalam menentukan ICP. Pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme lindung nilai (hedging),” tegasnya.
Fraksi PKS juga memandang bahwa angka lifting yang cenderung menurun tidak boleh dibiarkan terus. Pemerintah harus melakukan upaya-upaya yang ekstra serius untuk mengatasi penurunan lifting ini. Perlu didorong usaha eksplorasi yg signifikan agar lifting minyak dapat ditingkatkan.
“Kebijakan Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus memfasilitasi kemudahan regulasi bagi industri minyak untuk melakukan eksplorasi pencarian sumur-sumur minyak baru,” jelas Rofi.
Momen naiknya harga minyak dunia seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan gairah dalam kegiatan eksplorasi minyak di tanah air. Selain itu perlu intensifikasi sumur-sumur yang ada melalui penggunaan teknologi seperti enhanced oil recovery (EOR) dengan tetap memperhatikan aspek keekonomian teknologinya.
Tinggalkan Balasan