(Petrominer/Sony)

Jakarta, Petrominer – Sebanyak 13 Kontrak Perjanjian Karya/Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) telah selesai diamandemen. Naskah amandemen ke-13 kontrak tersebut ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Igansius Jonan, Selasa (14/11).

Penandatanganan amamdemen ini sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 169 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan UU ini, ketentuan pada Kontrak Karya (KK) dan PKP2B harus disesuaikan dengan UU dan peraturan turunannya.

Jonan menjelaskan, amandemen kontrak dilakukan dengan melakukan perubahan pasal, menambah dan menghapus beberapa pasal yang disesuaikan dengan ketentuan pada UU Minerba dan peraturan turunannya serta peraturan perundangan lainnya yang terkait.

Dari 30 Pasal dalam PKP2B Generasi I, terdapat 17 Pasal yang diamandemen dan 1 pasal tambahan. Untuk PKP2B Generasi II, dari 30 Pasal, terdapat 22 Pasal yang diamandemen. Sementara untuk PKP2B Generasi III dari 33 Pasal, terdapat 23 Pasal yang diamandemen.

Ke-13 PKP2B tersebut terdiri atas:

  • 4 PKP2B Generasi I atas nama PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Berau Coal, dan PT Kideco Jaya Agung.
  • 1 PKP2B Generasi II atas nama PT Barasentosa Lestari.
  • 8 PKP2B Generasi III masing-masing atas nama PT Intitirta Primasakti, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Lahai Coal, PT Maruwai Coal, PT Pari Coal, PT Ratah Coal dan PT Sumber Barito Coal.

“Penerimaan negara dari 13 perusahaan yang menandatangani naskah amandemen secara agregat meningkat sekitar US$ 68 juta,” ujar Jonan.

Untuk PKP2B Generasi I, terdapat peningkatan penerimaan negara dari iuran tetap semula US$ 1 per Ha menjadi US$ 4 per Ha. Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5 persen yang sebelumnya diterima dalam bentuk batubara (in kind) menjadi tunai (in cash) dan IPEDA (lumpsum payment) dengan peningkatan yang signifikan dari kondisi eksisting.

Untuk PKP2B Generasi II terdapat peningkatan penerimaan negara dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5 persen yang sebelumnya diterima dalam bentuk batubara (in kind) menjadi tunai (in cash) dan seluruh kewajiban keuangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk PKP2B Generasi III terdapat peningkatan penerimaan negara dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5 persen dalam bentuk tunai (in cash) dan seluruh kewajiban keuangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here